Masih ingatkah Anda isi Sumpah Pemuda, coba bacakan kembali.

(hello Tuban) : Sumpah Pemuda yang dicetuskan tanggal 28 Oktober 1928. Menurut Sejarah menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia dengan keberanian melahirkan persatuan dan kesatuan bangsa yang saat sekarang ini perlu dipupuk. Persatuan dan Kesatuan Sumpah Pemuda dapat memberikan ide/gagasan atau membimbing generasi yang akan datang untuk tetap tegaknya negara kesatuan RI. Nilai-nilai Sumpah Pemuda perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memahami dan menyadari kemajemukan (keanekaragaman) masyarakat Indonesia, misalnya tidak boleh menbeda-bedakan teman berdasarkan suku bangsa, Agama dan menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari dengan baik dan benar.
Coba Anda berikan contoh lain yang pernah dilakukan!

Sumpah Pemuda sebagai tonggak Penegas Persatuan bangsa Indonesia dapat mencegah perpecahan bangsa, guna memelihara stabilitas pembangunan Nasional untuk mengisi kemerdekaan. Jika ada hambatan seperti mengaggap suku bangsanya lebih baik dari yang lain atau menganggap agamanya paling baik dsb, dapat kita atasi bila kita mengamalkan isi Sumpah Pemuda, sebab tanpa persatuan dan kesatuan, apapun yang dicita-citakan oleh negara dan bangsa tidak akan berhasil.

Anda tahu bahwa sila ketiga Pancasila mengandung makna Cinta Tanah Air, yang artinya Cinta kepada Negara tempat kita memperoleh kehidupan dan mengalami kehidupan semenjak lahir sampai akhir hayatnya.
Oleh sebab itu kita selalu tanggap serta waspada terhadap setiap kemungkinan ancaman, gangguan dan rongrongan yang dapat membahayakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

Dalam UUD 1945 pasal-pasal yang berhubungan dengan Persatuan dan Kesatuan yaitu:

1. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara“. ayat (2) berbunyi: “Syaraf-syaraf pembelaan Negara diatur dengan UU”.
3. Pasal 32 berbunyi: “Pemerintah Indonesia memajukan Kebudayaan Nasional“.
4. Pasal 35 berbunyi: “Bendera Negara Indonesia ialah Merah Putih“.
5. Pasal 36 berbunyi: “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia“.

Semua pasal-pasal itu mengatur masalah persatuan dan memperkokoh kesatuan dalam memajukan cita-cita bersama dan makna yang terkandung didalamnya, bahwa Persatuan dan Kesatuan itu merupakan syarat mutlak bagi tegaknya suatu Negara dan Bangsa. Coba: Anda buka UUD 1945, simak dan hafalkan pasal-pasal yang berkaitan dengan Persatuan dan Kesatuan. Jika Anda telah memahami tentang makna Sumpah Pemuda, mari kita lanjutkan pada bahasan berikut tentang tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Persatuan Indonesia antara lain:

1. Menempatkan Persatuan dan Kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara, sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban demi kepentingan Bangsa dan Negara.
3. Cinta Tanah Air dan Bangsa.
4. Bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. (prizt)

Sumpah Pemuda,tekad dan ikrar para pemuda

Kita ketahui bahwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah Cerminan dari tekad dan ikrar para Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa. Pada saat itu mereka tidak membeda-bedakan Suku, Pulau, dan Organisasi mana, karena tekad mereka ingin bersatu untuk merebut Kemerdekaan dari para penjajah. Semangat Persatuan pada waktu itu sangat menonjol, mereka bertekad hidup atau mati tiada jalan lain untuk merebut kemerdekaan kecuali bersatu padu.

Hasil dari tekad dan ikrar para pemuda yaitu pernyataan Sumpah Pemuda yang berbunyi:

1. Kami putra putri Indonesia mengaku, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
2. Kami putra putri Indonesia mengaku, berbangsa satu bangsa Indonesia.
3. Kami putra putri Indonesia mengaku, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Korpri Bakal Dibubarkan, Ada Apa?

memperingati Hari Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)  yang jatuh besok tgl 29 Oktober

hello Tuban : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Diah Anggraeni, mengatakan pemerintah akan membubarkan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Pembubaran dilakukan jika Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) selesai dibahas dan telah diberlakukan.

"Dengan diberlakukannya Undang-Undanga ASN, Korpri akan berubah menjadi Korps ASN," katanya usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) 

Dengan diubahnya Korpri menjadi Korps ASN tersebut, organisasi yang baru itu akan menjadi satu-satunya instansi yang mewadahi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kemudian, seluruh PNS di lintas kementerian dan lembaga negara juga wajib menjadi anggota Korps ANS. "Korps ASN akan menjadi satu-satunya organisasi aparatur sipil," kata Diah yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korpri itu.

Soal waktu pelaksanaan pembubaran Korpri itu, Diah menyatakan, realisasinya tergantung dari kemajuan pembahasan RUU tersebut. "Namun, jika pemerintah dan legislatif sudah sepakat, semua diparaf, lalu dinaikkan ke Presiden," 

Selain perubahan institusi Korpri, RUU yang sedang dibahas itu juga memuat sejumlah isu dan perubahan strategis di lingkungan pemerintahan dan PNS. Tujuannya hanya satu, kata Diah, yakni menunjang realisasi pemerintahan yang baik dan bersih. Ia menjelaskan, di antara isu yang dibahas dalam RUU tersebut adalah perubahan nama PNS menjadi ASN serta penghapusan pegawai honorer menjadi pegawai tidak tetap.

Kemudian, usia pensiun PNS juga diusulkan bertambah dari 56 tahun menjadi 58 tahun yang kemungkinan besar akan disetujui. Pihaknya merasa bersyukur karena berbagai poin yang terkait upaya meningkatkan program layanan pemerintahan dalam RUU ASN tersebut telah mendapatkan titik temu.

Namun, masih ada poin yang masih belum disepakati, yakni tentang penggajian yang diharapkan dapat merata dan tidak diskriminasi. Pemerataan tersebut perlu menjadi perhatian karena ada PNS di kementerian tertentu yang telah menerima remunerasi sejak lima tahun lalu meski telah keluar dari Korpri. (prizt)

Presiden SBY pimpin Rapat Kabinet Bahas Tiga Prioritas Penting 2012

helo Tuban  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, memimpin rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Rabu (17/10) pukul 14.00 WIB. Rapat membahas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012, implementasi APBN 2012, dan penuntasan penyusunan APBN 2013 bersama DPR RI. Presiden berharap ketiga poin ini dijadikan sebagai agenda prioritas di penghujung tahun 2012.

Tahun 2013, ujar Presiden SBY dalam pengantar rapat, tugas pemerintahan akan semakin berat. "Tahun depan akan semakin diwarnai dengan tahun politik, tahun pemilihan umum. Menurut pengalaman saya tahun 2008/2009 dulu, diperlukan langkah ekstra dari pemerintah, utamanya kabinet, untuk menyukseskan rencana kita," Presiden mengingatkan.

Dalam rapat paripurna selanjutnya, SBY meminta para menteri koordinator untuk melaporkan dan mempresentasikan implemtasi dari RKP dan APBN 2012 di masing-masing wilayah kerjanya. "Termasuk apa yang menjadi instruksi Presiden, baik tertulis maupun yang tidak," kata SBY.

"Harapan saya dilakukanlah semua upaya untuk betul-betul tahun ini, insya Allah, bisa kita gunakan untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya," Presiden menambahkan.

PR pemerintah sekarang ini lebih berat karena situasi ekonomi dunia masih resesi. Kepala Negara ingi ekonomi Indonesia selamat dan tetap tumbuh merata di semua wilayah, dengan begitu pengurangan kemiskinan juga dapat teratasi.

Mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan merupakan prioritas kembar pemerintah. "Itu prioritas kembar yang harus kita jalankan di Indonesia. Tahun 2013 dan 2014 saya yakin kedua wilayah itu tetap menjadi prioritas kita," Kepala Negara menegaskan.

"Mata rantainya adalah kalau tahun 2012 ini bisa kita menangkan, maka tahun 2013 dan tahun depannya lagi kita bisa mencapai tujuan yang telah kita tetapkan," kata Presiden SBY.

Presiden SBY juga meminta situasi polhukam terus terjaga. Oleh karena itu, Presiden mengingatkan agar jajaran polhukam terus bekerja keras untuk menyiapkan prakondisi agar pembangunan ekonomi berhasil dengan baik.

Kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Presiden SBY berharap pada rapat paripurna berikutnya mempresentasikan observasi dan evaluasi terhadap masing-masing bidang, yakni polhukam, ekonomi, dan kesra. "Mestinya klop dengan apa yang dilaporkan para menko, tetapi kalau berbeda, kita lihat nanti. Barangkali pengamatan para menko itu sudah dicapai atau belum dicapai, mungkin UKP4 bisa mengingatkan kembali ada sejumlah hal yang harus menjadi perhatian kita," Presiden menandaskan.

Hadir dalam sidang kabinet paripurna kali ini hampir seluruh menteri KIB II, anggota Wantimpres, Panglima TNI Laksanamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Gubernur BI Darmin Nasution. (prizt)

Imam Masjid Nabawi Serukan Doa untuk Indonesia

(helo Tuban) IMAM Kedua Masjid Nabawi, Sheikh Ali Jaber, meminta rakyat Indonesia yang sedang melakukan ibadah haji untuk tidak lupa mendoakan bangsa ini. Ia bahkan mengimbau agar doa dilakukan di tempat-tempat yang paling ijabah seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tidak lupa doa juga dimasukkan dalam ritual tawaf mengelilingi Kabah yaitu pada tawaf kelima.

“Lebih baik berdoa dalam bahasa yang kita pahami, Allah maha tahu," ujar Sheikh Ali Jaber dalam perbincangan melalui telepon,  di Madinah.

Menurut Jaber, yang kini menetap di Indonesia, para jamaah haji tidak perlu repot-repot menghafalkan dan menghitung putaran tawaf yang sudah dilakukannya. Jamaah diimbau membuat sistem yang pelaksanaannya tidak hanya fokus pada hitungan putaran saja.

Misalnya ketika putaran pertama berdoalah untuk diri sendiri, putaran kedua berdoa untuk orang tua, putaran ketiga untuk anak-anak dan istri, putaran keempat untuk keluarga, putaran kelima untuk bangsa ini, keenam untuk kawan,sahabat dan para suhada dan ketujuh kepada diri sendiri lagi.
“Dengan metode seperti ini kita hanya akan khusyuk berdoa," ujarnya.

Ali Jaber mengingatkan, Masjidil Haram adalah salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi ini dan waktu pelaksanaan haji mulai umrah dan di Arafah Mina adalah salah satu waktu yang paling mulia untuk berdoa. "Bayangkan kalau 200 ribu lebih jamaah Indonesia yang sedang melakukan haji, berdoa di tempat dan waktu yang diijabah maka tentunya Indonesia akan menjadi negara yang adil," kata dia.

Ali Jaber juga mengingatkan agar dalam doanya untuk bangsa ini, jamaah haji Indonesia meminta kepada Allah SWT agar diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah yang bisa membawa bangsa ini menjadi negara yang adil dan makmur. "Allah menciptakan bangsa Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim tentu ada maknanya. Kita tentunya tidak mau Indonesia menjadi contoh dari perkataan Nabi Muhammad bahwa akan datang masanya ketika umat Islam seperti buih di lautan yang meskipun banyak, tapi tidak ada artinya," katanya.

Sementara itu Sekretaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno yang pergi ke tanah suci tahun lalu menceritakan dirinya sempat menangis melihat begitu banyaknya orang Indonesia yang melakukan haji, namun hal itu tidak tercermin dalam kehidupan keseharian berbangsa dan bernegara. "Saya menangis dalam renungan. Umat Islam kita begitu banyak yang melaksanakan haji, namun hal itu tidak tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Teguh.

Umat Islam Indonesia menurutnya nampaknya baru melaksanakan haji pada tataran ritual wajib. Tidak sedikit jamaah haji yang hanya mendahulukan proses mengejar pahala tapi melupakan esensi dari haji itu sendiri. Ambil contoh, tidak sedikit jamaah haji yang ditinggalkan regunya hanya karena dia tua dan lambat bergerak sehingga membuat jamaah di rombongannya merasa terhalang ibadahnya dan kemudian meninggalkannya.
“Ini kan bukan konteks haji yang diinginkan oleh Islam,"

Pemerintah pun seharusnya tiap tahun juga bisa menggunakan momentum haji sebagai agen perubahan bangsa. Caranya dengan melakukan training massal melalui para pembimbing haji. Materi ceramahnya pun tidak melulu soal mengejar ganjaran ribuan kali lipat pahala, sampai-sampai menghalalkan segala cara. Tapi juga bisa diisi materi kebangsaan.

Para pejabat yang melakukan haji pun seharusnya dapat memberikan teladan bagi rakyat. Dirinya mengaku tidak bisa salahkan masyarakat yang berhaji kalau kondisi para pemimpinnya juga belum baik. Para pejabat seharusnya yang berhaji bisa mencerminkan nilai-nilai berhaji seperti pengorbanan dalam menjalankan tugas dan amanah yang diembannya. “Contoh Nabi Ibrahim yang ikhlas mengurbankan anaknya. Intinya pejabat berhaji harus mau berkurban dan memberi teladan yang baik," kata Teguh Juwarno. (prizt)

Indonesia Peringkat 4 Dunia untuk Penderita Diabetes

         helo Tuban,  Indonesia menduduki peringkat kempat penyandang diabetes terbanyak di dunia. Sementara rata-rata angka kematian yangdisebabkan luka diabetes mencapai 17 hingga 32 persen. Data tersebut kemarin diungkapkan Erfandi Ekaputra, clinical education wound, stoma and incontinensia RSU dr Soetomo Surabaya saat Seminar Keperawatan di Ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan kemarin.

          Disampaikan olehnya, kemajuan di bidang kedokteran dan perawatan, terutama luka perawatn memberikan angin segar bagi penyandang diabetes. Dengan manajemen yang tepat dalam menangani penyandang diabetes yang mengalami luka pada kaki, akan bisa mencegah terjadinya amputasi yang tidak diinginkan.
“Namun tetap, upaya pencegahan diabetes menjadi lebih penting untuk dilakukan. Karena jika sudah terjadi perlukaan pada kaki penyandang diabetes, penyembuhannya memerlukan waktu lama dan biaya yang sangat besar. Bahkan tidak selalu bisa menyelamatkan kaki,” ujarnya.
Menurut Erfandi, Salah satu metode yang digunakan untuk penanganan luka kaki penyandang diabetes adalah dengan Terapi Topikal. Yakni dengan menggunakan semcam balutan untuk mempertahankan kelembapan. Saat ini ada lebih dari 3.500 jenis balutan di dunia.
Namun untuk menentukan topikal terapi yang digunakan, ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan. Seperti mencegah dan mengatasi infeksi, membersihkan luka, mengangkat jaringan nekrotik dan mempertahankan kelembapan.
Sedangkan Sekkab Lamongan Yuhronur Efendi saat membuka seminar meminta agar perawat haru terus meningkatkan kompetensinya. Bukan hanay kompetensi secara teoritikal saja namun jamu keprofesionalan dalam menangani pasien. Karena perawatlah yang setiap saat bertemu dan berhadapan langsung dengan keinginan pasien untuk minta dilayani. “Saya minta bekerjalah dengan hati, ” kata dia.
Dia kemudian menyebutkan data selalu naiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lamongan yang salah satu komponennya adalah pembagunan bidang kesehatan. Akhir tahun 2011, IPM Lamongan mencapai 69,95 yang berada di atas target RPJMD sebesar 69,35. Sedangkan di tahun 2009, IPM Lamongan berada di angka 69,03 dan di tahun 2010 menjadi 69,63. (prizt)

Guru PAUD se Jatim Bakal Terima Rp 2 Juta/Bulan

 helo Tuban, Ketua pembina Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) yang juga ketua forum PAUD Kabupaten Lamongan Mahdumah Fadeli, melantik jajaran pengurus baru organisasi ini untuk masa bakti 2011-2015. Secara resmi Moh. Hasyim akhirnya dilantik sebagai ketua umum dalam pelantikan yang dilangsungkan di Pendopo Lokatantra.

         Dalam sambutannya, dia mengharapkan supaya para pengurus bisa mengemban amanah dari seluruh anggota HIMPAUDI. “Jalin kerja sama, koordinasi dan kolaborasi dengan organisasi terkait termasuk mitra-mitra PAUD, serta selalu kreatif dan inovatif dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan organisasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses,” katanya.
       Hal senada juga disampaikan oleh pembina HIMPAUDI yang sekaligus Kepala Dinas Pendidikan H. Agus Suyanto yang mengharapkan adanya sinergi antara HIMPAUDI dengan mitra-mitra PAUD termasuk dengan Dinas Pendidikan. 
     “Agar dengan tulus ikhlas membina anak-anak itu yang nantinya akan menjadi penerus bangsa serta mengharapkan agar kegiatan-kegiatan di pendidikan PAUD lebih kreatif dan disamakan, sehingga mutu pendidikan lebih merata,” ujarnya.
       Agus menambahkan, sebelum murid-murid itu masuk kelas supaya diputarkan lagu-lagu bernuansakan kebangsaan sehingga bisa menanamkan rasa cinta tanah air. Selain itu dia juga mengajak semua lembaga pendidikan agar bersih dan sehat agar anak-anak lebih nyaman sehingga sekolah bisa berjalan dengan lebih baik dan  pada akhirnya dunia pendidikan berjalan maksimal.
     Sementara itu, ketua HIMPAUDI Pemprov Jatim Siti Fatimah Soenaryo mengatakan, untuk guru PAUD akan diberikan intensif sebesar Rp 2 juta/bulan untuk 10.000 orang yang dibagi di seluruh wilayah Jawa Timur dengan catatan pendataan harus jelas dan lengkap. Setiap guru PAUD setidaknya harus lulus S1 atau mengikuti diklat berjenjang. “Guru jangan sampai ketinggalan teknologi dan jangan malu untuk belajar,” tandasnya.(prizt) 

Komisi III DPR Disarankan Tutup rencana Revisi UU KPK

(helo Tuban) WAKIL Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, menyarankan agar fraksi-fraksi yang ada di Komisi III segera tutup rencana revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dikemukakan Priyo menyusul keputusan Komisi III DPR yang dikabarkan telah menolak rencana revisi UU KPK. ”Kalau ingin cepat langsung saja, fraksi-fraksi berikan pandangan dan tutup di Badan Legislasi (Baleg) dan selanjutnya Komisi III tidak meneruskan usulan revisi,” ujar Priyo di sela rapat Pleno DPP Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (13/10).

Pasalnya, Priyo menilai, mekanisme penolakan akan memakan waktu cukup lama apabila melalui aturan baku. 

”Kalau mengikuti peraturan baku itu memakan waktu sekitar tiga minggu,” kata politisi asal PG itu.

Priyo menegaskan, rancangan revisi UU KPK lebih baik ditutup dan jangan dibuka kembali hingga akhir masa jabatan DPR.

Sebagaimana diketahui, usulan revisi UU KPK dari Komisi III DPR RI sebelumnya sempat menuai polemik. Pasalnya sejumlah poin revis dianggap akan melemahkan KPK, antara lain menginginkan agar lembaga antikorupsi itu tidak lagi diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan penyidikan. Termasuk usulan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan pembentukan Badan Pengawas bagi KPK. (prizt)

DPR Sepakat Hentikan Revisi UU KPK

PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dihentikan dalam panja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Seluruh fraksi menyepakati penghentian revisi tersebut.

Demikian disampaikan oleh Ketua Panja Badan Legislasi Achmad Dimyati Natakusumah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/10).

"Berdasarkan kajian hasil rapat, proses penyusunan revisi UU KPK agar dihentikan baik menyangkut teknis dan juga substansi," ujar Dimyati.

"Karena pertimbangan mendengar suara hati rakyat dan ita di Baleg ini musuhnya para koruptor, kita mengucapkan bismillah hentikan RUU. Saya bersama anggota panja sepakat menghentikan," katanya.

Meski begitu, kata Dimyati, panitia kerja sepenuhnya menyerahkan keputusan dalam rapat pleno Badan Legislasi. "Apakah rumusan RUU hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh panja dapat diterima," ujarnya.

Sempat terjadi silang pendapat di antara fraksi. Yaitu menginginkan revisi UU KPK dihentikans sekaligus ditarik dari program legislasi nasional (Prolegnas) atau menghentikan pembahasan saja.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Indra mengusulkan agar dicabut dari Prolegnas karena upaya menghentikan pembahasan revisi UU KPK dilakukan sepenuh hati dan menyelamatkan KPK. PKS mengkhawatirkan jika menghentikan pembahasan tanpa mencabut dari Prolegnas bisa membuka peluang bagi fraksi-fraksi di DPR melanjutkan pembahasan di kemudian hari.

Anggota Fraksi Golkar Taufik Hidayat menyatakan fraksinya belum mengusulkan revisi UU KPK dicabut dari Prolegnas. Tapi Golkar mendukung pembahasan revisi UU KPK dihentikan.

Taufik mengatakan pencabutan revisi UU KPK dari Prolegnas harus dilakukan sesuai regulasi yang ada. Artinya, usulan pencabutan tidak bisa dilakukan sepihak oleh DPR, tapi juga melibatkan dari pemerintah. "Setiap rancangan undang-undang di Prolegnas, merupakan kesepatakan antara DPR dan pemerintah," ujarnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo setuju pembahasan revisi UU KPK dihentikan. Akan tetapi, terkait pencabutan dari prolegnas, menurutnya, sebaiknya diserahkan ke masing-masing fraksi lewat pandangan mini fraksi. Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Malik Haramain menyarankan agar nasib revisi UU KPK di Prolegnas diserahkan pada pimpinan DPR.

Berikut nama-nama jamaah haji Indonesia yang meninggal

 Hingga hari ke-22, jamaah haji Indonesia yang meninggal sebanyak 34 orang. 
Berikut data lengkap anggota jamaah haji yang meninggal di Makkah, Madinah, dan Jeddah.

1. Sitti Rahmatia binti Yasin (67), kloter 02 Ujung Pandang, wafat di Madinah

2. Sumardi bin Soeparno Martowiryon (55), kloter 05 Solo, wafat di Madinah

3. Indriano bin Khairunas (49), kloter 04 Padang, wafat di Madinah

4. Juju binti Lili Adinata (54), kloter 08 Jakarta, wafat di Madinah

5. Endang Rusmiyatun binti Rusmin (50), kloter 27 Solo, wafat di Madinah

6. Saodah Muawanah binti Katiran (58), kloter 13 Surabaya, wafat di Madinah

7. Yusupadi bin Marjo Suwito (61), kloter 03 Solo, wafat di Makkah

8. Yoso Sudarmo bin Pawiro Rejo (68), kloter 09 Solo, wafat di Madinah

9. Toto bin Ahmad Rejo (64), kloter 01 Solo, wafat di Madinah

10. Sumiyat Proyitno bin Karyono (53), kloter 17 Jakarta, wafat di Madinah

11. Sarimanih binti Siarun (70), kloter 07 Padang, wafat di Makkah

12. Syaribanun HM Hasan (81) kloter 06 Medan, wafat di Madinah

13. Sutarno bin Prawirosuratno (63), kloter 05 Solo, wafat di Makkah

14. Samiah binti Akim (67), kloter 03 Banda Aceh, wafat di Makkah

15. Suwardi bin Kartonawi (72), kloter 23 Jawa Barat, wafat di Madinah

16. Muji Rahayu Dwi Astuti binti Asrukan (34), kloter 10 Solo, wafat di Madinah

17. Ilyas bin Tgk Syik (50), kloter 08 Banda Aceh, wafat di Madinah

18. Syaifullah bin RW Syarnubi (65), kloter 09 Palembang, wafat di Makkah

19. Rosna Siregar binti Mhd Soleh Siregar (45), kloter 04 Medan, wafat di Makkah 20. Umuri bin Laheri (58), kloter 05 Ujungpandang, wafat di Makkah

21. Syarifuddin Bin Juned (59) kloter 05 Aceh, wafat di BPHI Makkah

22. M. Chofiqi Bin Imam Mochtar (58) kloter 11 Solo, wafat di Makkah

23. Suripto Bin Suandi (63), kloter 28 Solo, wafat di Madinah

24. Sudirman Bin Abdullah Ikhwan (72), kloter 55 Solo, wafat di Jeddah

25. Suhaimin Bin Aabdul Gani (62), kloter 25 Ujung Pandang, wafat di Makkah

26. Siti Maimunah Binti H. Naipin (66), kloter 66 Surabaya, wafat di Madinah

27. Bakir Mustari Bin H. Mustari Pettarani (56), Kloter 25 Ujung Pandang, wafat di Makkah

28. Nurdiah Binti Llaadam (58), kloter 09 Balik Papan, wafat di Makkah

29. M. Toli Habri Berkat Bin Habri (63), kloter 20, wafat di Madinah

30. Desi Harni Binti Ali Marah (51), Kloter 02 Jakarta, wafat di Makkah

31. Endang Mulyana Achmad Bin Hasan Nasir (61), kloter 06 Jakarta wafat di Makkah

32. Aliah Binti M Aly (77), kloter 09 Batam, wafat di Makkah

33. Anah Maryamah Binti Sanusri (71), kloter 08 Jakarta, wafat di Makkah

34. Misdi Bin M Ali (58), kloter 16 Medan, wafat di Makkah.

cara HECKER MERETAS akun FACEBOOK

Hacker tidak jemu-jemunya melakukan aksinya meretas akun facebook orang lain. Setelah menguasai akun facebook ulah jahil hacker memposting konten pornografi di dinding, bahkan kemudian di tag ke orang lain yang menjadi teman akun facebook tersebut. Sontak hal tersebut mengagetkan orang banyak dan bisa merusak nama baik pemilik akun yang sebenarnya. Ada beberapa tips agar akun facebook Anda agar tidak dibajak atau menyelamatkan dari pembajakan akun.

Email yang digunakan saat mendaftar di facebook adalah benteng terakhir ketika akun facebook dibajak. Oleh karena itu Anda harus merahasiakan akun email, jika perlu dirubah secara berkala. Ketika akun facebook diretas, kita dapat menguasai kembali melalui email. Kemudian kendalikan akun facebook melalui email dan ubah password akun facebook.

Kapan pembajak dapat menguasai akun facebook kita? Ketika kita mendapatkan kiriman konten yang mencurigakan jangan diklik. Konten tersebut biasanya berupa gambar atau video porno. Jika anda mengklik konten, bisa jadi Anda sedang dituntun untuk menyerahkan akun facebook kepada pembajak. Di samping itu, harap hati-hati jika terpaksa log in facebook melalui wifi di ruang publik karena akun Anda rentan dimasuki orang lain.

Jangan klik tautan yang mencurigakan di inbox FB, karena begitu klik akun facebook anda bisa jadi akan dihack dengan metode phishing. Jika mendapatkan tautan melalui inbox sebaiknya konfirmasi ke pengirim, bila tidak ada respon balik. Jangan sekali-kali diklik. Jika ada respon yang merayu-rayu untuk klik tautan tersebut, jangan diikuti.

Terakhir, jika Anda menggunakan komputer di tempat umum, misalnya di warnet, jangan lupa log out sebelum meninggalkan layar komputer. Agar orang kemudian yang menggunakan komputer tidak tetap sign in di akun anda. Ketika orang setelah Anda berniat buruk, password akun facebook akan dirubah sehingga Anda tidak bisa lagi mengakses akun facebook. Tapi itu belum kiamat, karena bisa kembali mengambil alih kendali akun facebook dari email. Jadi email yang digunakan saat mendaftar di facebook ibarat benteng terakhir pertahanan akun facebook. Jika benteng pertahanan terakhir sudah dikuasai orang lain, ya wassalamlah!

Keuntungan Investasi Emas

(helo Tuban): Emas selalu memiliki daya tarik tersendiri, sehingga memikat hati siapa saja yang melihatnya. Nilai emas yang cukup tinggi yang membuat emas sering dijadikan sebagai instrumen investasi. Berikut beberapa keuntungan berinvestasi logam mulia:

1. Likuiditas tinggi
Artinya dapat diuangkan kapan saja. Jika kita punya emas dan sedang membutuhkan uang, bisa dijual ke toko emas kapan saja. Bahkan emas juga bisa digadaikan kalau kebutuhan akan uang tunai jangka waktunya pendek. Apabila ingin digadaikan, hitung biaya gadainya.

2. Nilainya cenderung naik
Pada awal Maret 2004 harga logam mulia di PT Aneka Tambang (ANTAM) Rp.108.700 per gram. Sedangkan pada awal Oktober 2012 harganya mencapai Rp550.400 per gram. Itu berarti emas mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 20,48 persen. Kenaikan nilai emas tiap tahunnya selalu jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan inflasi. Itu membuat nilai kekayaan Anda tidak termakan oleh jahatnya inflasi.

3. Sebagai diversifikasi investasi lainnya
Selain investasi di pasar modal seperti reksadana, saham ataupun obligasi, emas juga cocok untuk dikoleksi. Sehingga diversifikasi investasinya lebih beragam. 

4. Bebas Pajak
Di Indonesia, emas batangan dimasukkan sebagai komoditi produksi yang tidak dikenakan pajak. Sehingga jika Anda berinvestasi pada emas batangan, maka Anda telah berinvestasi pada aset yang bebas pajak (sam)

Mobil Listrik Dahlan Iskan Sanggup Tembus 240 Km/Jam

Sedikit demi sedikit spesifikasi mobil listrik Tucuxi yang dibuat oleh lulusan ITS Danet Suryatama, terkuak. Mobil itu diakui Danet bisa menembus kecepatan tinggi seperti halnya mobil sport bermesin bensin.

"Ini kecepatannya 240 km/jam dengan jangkauan 300 km sekali charge(baterai)," ujar Danet  Jumat (12/10/2012).

Mobil yang dipesan Menteri BUMN Dahlan Iskan senilai Rp 1,5 miliar tersebut bisa dihidupkan motor listriknya dengan menekan tombol start stop saja seperti mobil-mobil modern.

"Pakai tombol tekan kayak main bom-bom car. Bunyinya kayak sirene kalau hidup, suaranya enggak mirip mobil," ujarnya.

Baterainya bisa diisi paling cepat selama 4 jam mulai dari kondisi baterai kosong. "Itu ngecas dari kosong. Kalau pakai charge kecil di rumah paling 10 jam itu dari kosong," ujarnya.

Danet menuturkan desain interior dan eksterior mobil ini digarapnya sendiri dengan model ala mobil sport cepat.

DAHLAN ISKAN: Rapat BUMN, Nyeker hingga Baju Khusus Direksi

Begitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selesai pidato dan turun dari panggung, Menteri BUMN Dahlan Iskan bergegas mendampingi sang atasan yang hendak meninggalkan acara. Entah bagaimana awalnya, mantan Bos Jawa Pos ini, lupa  mengenakan sepatu kets kebesarannya.

Para direksi BUMN, menteri hingga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak memperhatikan insiden kecil tersebut. Dahlan lalu bercengkerama dengan para pejabat perusahaan-perusahaan pelat merah di lobi The Sahid Rich Jogja Hotel selama hampir setengah jam.

Sampai kemudian salah satu stafnya datang, dan membawakan sepasang sepatu merek DI. Tanpa canggung, menteri yang juga wartawan ini mengenakan sepatu warna hitam bergaris abu-abu di depan para tetamu yang masih mengerubutinya.

Dahlan membungkuk di atas hamparan karpet merah, dan sejurus kemudian, sepasang sepatu kets itu terpasang rapi di kedua kakinya. Itulah Dahlan, satu dari sedikit menteri paling kreatif, praktis dan jauh dari formalitas di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Rabu siang (10/10/2012), Dahlan memang sedang menggelar Rapat Koordinasi BUMN di Jogja. Dia mengundang sedikitnya 110 BUMN di bawah pengelolaannya. Tak tanggung-tanggung, semua anggota direksi wajib hadir dalam acara ini sekaligus minimal dua komisaris.

Bisa diduga, The Sahid Rich penuh sesak. Tidak saja oleh manajemen BUMN, juga sejumlah menteri dan mantan menteri rombongan Presiden, yang sebelumnya menghadiri pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Bila dilihat sekilas, sulit untuk mengenali figur direksi jika dilihat dari pakaiannya. Namun, asal perusahaan para direktur itu justru lebih menonjol, karena dibalik baju-baju sederhana mereka, melekat logo-logo perusahaan seperti Bank Mandiri, Jamsostek, Pegadaian, Timah, maupun Permodalan Nasional Madani.

Semua itu tak lepas dari perintah Dahlan agar semua peserta rapat menggunakan pakaian dinas harian staf masing-masing perusahan. Jadi praktis, tak ada dasi dan jas pada perhelatan kemarin. Presiden pun, juga cukup memakai baju safari di acara tersebut.

“Kalau kami pakai putih celana hitam, ini seragam wajib para mantri BRI, staf pemasaran yang melayani nasabah di pedasaan,” tutur, Djarot Kusumayakti, salah satu Direktur di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Menurutnya, dengan mengenakan baju staf sebenarnya lebih simpel dan leluasa. “Kalau buat saya juga tidak masalah, lebih santai dan jauh dari kesan formal,” tutur Jarot yang di BRI menangani nasabah usaha mikro kecil dan menengah.

Direktur PT Timah Tbk Abrun Abubakar mengenakan kemeja abu-abu dengan logo Timah di dada kanan. Dia mengatakan, pakaian dinas harian memang merupakan instruksi dari Menteri Dahlan.

Sejumlah direksi PT Jamsostek, berkerumun di salah satu sudut lobi. Tampak Dirut Elvyn G. Masassya mengenakan kemeja lengan pendek hijau, warna korporat dari BUMN yang bergerak di perlindungan tenaga kerja tersebut. Demikian juga dengan jajaran direksi PT Bank Mandiri Tbk dengan kemeja biru.

Bagi Dahlan, instruksi dress code bukan tanpa alasan. “Saya minta menggunakan pakaian kerja, karena itu kan rapat kerja. Supaya lebih terasa saja iklim kerjanya. Moto kami kan: kerja, kerja, kerja, jadi lebih mencerminkan korporasi,” tuturnya.

Namun, di luar dress code, sebenarnya banyak hal yang diperoleh dari momentum istimewa rapat kerja BUMN itu. Salah satunya adalah janji Presiden untuk secepatnya mengeluarkan peraturan pemerintah guna mempercepat ekspansi perusahaan.

Selama ini, sejumlah BUMN memang memiliki kendala untuk mengakses pendanaan eksternal karena status perusahaan mereka. Salah satunya adalah perusahaan perkebunan yang hendak dibuatkan sebuah induk untuk memperlincah gerakan bisnis.

Tekad Dahlan untuk menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang bersih dan lokomotif pertumbuhan dilakukan dengan mengelompokkan perusahaan pelat merah dalam tiga bagian. Pertama, sebagai penjaga ketahanan nasional. Kedua, mesin pertumbuhan, dan ketiga jagoan internasional.

Bila ada BUMN belum termasuk dalam tiga kelompok tersebut dan menolak dibubarkan, Dahlan menawarkan untuk merger atau dijual kepada investor. Rupanya, sang Menteri ini memang mau yang praktis dan simpel, tidak mau berbelit-belit dalam mengurai persoalan. Di Jogja, ia menunjukkan dengan sepatu yang tertinggal hingga baju staf untuk direksi.

Mendagri: RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) Masih Dikaji

Sejauh ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mempelajari Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah diusung oleh Komisi II DPR RI. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyampaikan masih perlu melakukan kajian tentang RUU ASN. “Kami ingin rapat lagi terkait RUU ini,” ujarnya dalam acara Komisi II DPR RI yang berjudul ‘Workshop Membedah ASN’ di Jakarta, Rabu (3/10), seperti yang dilansir oleh Tribunnews.com.

 Rencananya Kemendagri dijadwalkan akan melakukan rapat kembali, karena ada suara yang pro dan kontra terkait RUU ini. Menurut Gamawan, persoalan beda pendapat ini tidak menyentuh aspek prinsipil. Perbedaan pendapat ini hanya pada ranah teknis saja.

“Memang masih ada hal-hal yang perlu dibulatkan, terutama teknis. Kalau prinsip tidak lagi perlu dibahas,” ucap Gamawan.

Lebih jauh, Mendagri menjelaskan bahwa untuk persoalan yang masih menjadi perdebatan, diantaranya adalah terkait apakah RUU ini akan menjadi UU yang menggantikan UU Kepegawaian yang lama, atau hanya melengkapi UU Kepegawaian yang sekarang ini telah ada.

“Misalnya seperti bagaimana kalau calon bupati atau wakot masuk aturan kepegawaian, kepegawaian promosi, bagaimana jika ada pegawai dihukum pidana. Apa akan dimasukkan dalam UU ini atau hanya subtitusi saja, atau lebih pada pengisian jabatan,” ujarnya.

agenda Tuban PEMBUKAAN PORKAB II KABUPATEN TUBAN

PEMBUKAAN PORKAB II KABUPATEN TUBAN
Diposting tanggal: 11 Oktober 2012

Topik : PEMBUKAAN PEKAN OLAH RAGA KABUPATEN TUBAN II TAHUN 2012 

Tanggal : 14 Oktober 2012 s/d 14 Oktober 2012 

Tempat : Aloon-aloon 

Pukul : 08.00 

Pengirim (Contact Person) : Humas 


UPACARA HARI JADI PROVINSI JATIM KE 67
Diposting tanggal: 11 Oktober 2012

Topik : Dalam rangka memperingati Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke 67, dilaksanakn Upacara di halaman Pemkab Tuban

Tanggal : 12 Oktober 2012 s/d 12 Oktober 2012 

Tempat : halaman Pemkab Tuban 

Pukul : 07.00 

Pengirim (Contact Person) : Humas 

Indonesia Penyelenggara Pilkada Terbanyak di Dunia

(helo tuban) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Johan mengatakan, saat ini karakteristik demokrasi lokal di Indonesia diwarnai dengan pelaksanaan pilkada yang berlangsung sepanjang tahun, sehingga Indonesia muncul menjadi negara dengan penyelenggara pilkada terbanyak di dunia. Hal itu diungkap Johermansyah dalam Focus Group Discussion bertema Menyoal Penyelengaraan Pilkada yang Berkaitan dengan Pemilu 2014 yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, dan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa. Menurut Johermansyah, Pilkada yang dilakukan secara langsung ternyata juga ditandai dengan mahalnya biaya pilkada yang membebani APBD dan bakal calon peserta, banyaknya waktu yang tersita untuk pelaksanaan pilkada, penyelesaian perkara hokum pasca pilkada yang berlarut-larut serta bertambahnya secara pesat jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut persoalan hukum. "Untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pilkada serta harmonis dengan pelaksanaan pemilu nasional, perlu diambil kebijakan pelaksanaan pilkada serentak. Bagaimana kelemahannya. Jika pelaksanaan pilkada diundur, maka diperlukan pejabat (PNS) untuk memimpin sementara sampai ada hasil pilkada. Kecuali, masa jabatan kepala daerahincumbent diperpanjang. Kelemahan lain, kata dia, jika terjadi ekses pilkada seperti kerusuhan yang bersamaan di banyak daerah akan mengancam stabilitas nasional. Persoalan lain pengawasan jalannya pilkada relatif jauh lebih sulit. "Apalagi bila berhadapan dengan sengketa hasil pilkada lantaran waktu penyelesaian sengketa singkat namun jumlah perkara yang masuk banyak," tegas dia. Sedangkan Setya Novanto menyatakan, konsekuensi pilkada secara langsung adalah rakyat menjadi penentu siapa yang berhak memimpin daerahnya, kedaulatan tidak hanya menjadi milik elite, tapi benar-benar ditangan rakyat. Sedangkan konsekuensi lainnya adalah tingginya tingkat legitimasi kepada daerah yang terpilih, bahkan diperlukan persiapan yang panjang serta biaya yang tidak sedikit. "Penyelenggara pilkada juga berpotensi menghadirkan konflik antarcalon juga tidak mudah dilokalisasi di tingkat elite, konflik berkembang ke level paling bawah yaitu antar pendukung calon dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan instabilitas sosial yang dapat memengaruhi stabilitas secara nasional," tegas dia. Dia mencontohkan, beberapa kasus yang sempat mengemuka seperti terjadi di Kabupaten Tuban, Kota Waringin barat dan beberapa daerah lainnya yang mengakibatkan tersendatnya roda pemerintahan daerah dan berdampak pada kegiatan perekonomian masyarakat. "Saya percaya, semua pihak pasti tidak menginginkan peristiwa seperti yang pernah terjadi di Tuban dan Kota Waringin tidak terulang kembali. Yang jelas, pelaksanaan pilkada secara langsung merupakan langkah maju dalam berdemokrasi," ujarnya.(sam )